Kemenag Diharap Melindungi Penyelenggara Umrah Agar Tak Mati

oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara meneken MoU dengan Menteri Komunikasi dan Teknologi
Informasi Arab Saudi, Abdullah Alshawa terkait ekonomi digital. Dua unicorn yakni Tokopedia dan Traveloka digadang-gadang Menkominfo untuk menggarap dan mengembangkan umroh digital. Hal ini menuai polemik dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat muslim, khususnya biro penyelenggara umrah dan haji khusus.

Ketua Bidang Haji HIMPUH (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji) Muhammad Wahyu turut berkomentar terkait 2 unicorn yakni Tokopedia dan Traveloka yang juga akan menggarap pangsa pasar haji dan umrah.

“Kami dari PPIU khususnya anggota HIMPUH berharap Kementerian Agama bisa memberikan perlindungan kepada penyelenggara ibadah umrah agar kita tidak sampai matilah. Bahasa kasarnya begitu. Dengan adanya unicorn itu, ” kata Wahyu kepada media rindu kabah di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Kementerian Agama sebagai kementerian yang memiliki tugas pokok dan utama dibidang haji dan umrah ini harus turun tangan. Kementerian Agama lebih mengerti seluk beluk dunia haji dan umrah.

“Jadi kami kembali ke Kementerian Agama supaya bisa mengadvokasi, melindungi dan melakukan pembelaan kepada kami para penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. Agar pihak unicorn ini atau Kominfo atau yang lainnya ketika akan masuk wilayah travel haji dan umrah ini tetap bisa melibatkan kita, ” tutur Wahyu.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 dimana untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:
a. dimiliki
dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata
yang sah;
c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial
untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah.

“Komisaris dan direksi perusahaan biro travel harus beragama Islam, hal-hal ini penting untuk diperhatikan. Karena ini ibadah haji dan umrah,” kata Wahyu.

“Kami mohon komisi VIII DPR RI Kemenag untuk turut melindungi, mengadvokasi dan melakukan pembelaan kepada kita para penyelenggara ibadah umrah dan haji, ” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *