HIMPUH Kritik Keras Menkominfo Gandeng 2 Unicorn Garap Umrah Digital

oleh

Belum lama ini, Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Rudiantara meneken MoU dengan Menteri Komunikasi dan Teknologi
Informasi Arab Saudi, Abdullah Alshawa terkait ekonomi digital. Dua unicorn Indonesia yakni Tokopedia dan Traveloka
digadang-gadang Menkominfo untuk menggarap dan mengembangkan umroh digital.

Ketua Bidang Hukum HIMPUH (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji) Budi Rianto mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang salah dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam
bidang ekonomi digital. Apalagi akan ditindaklanjuti dengan sejumlah diskusi teknis sebagai tindak lanjut
penandatanganan MoU ini yang mungkin nanti akan melibatnya banyak pihak.

Yang menjadi persoalan, lanjut Budi kemudian adalah ketika Menkominfo menjelaskan potensi kerja sama Indonesia-
Arab Saudi berkaitan dengan umrah. Apa pasal?

Dikutip dalam laman resmi Kominfo, Rudiantara menjelaskan pasar umrah merupakan captive market
yang potensial, baik untuk Arab Saudi maupun Indonesia, karena semua umat muslim akan menunaikan
ibadah umrah; kolaborasi dengan Arab Saudi antara lain mencakup inisiasi pengembangan Umrah Digital
Enterprise yang diyakini mampu menjadi solusi bersama memecahkan masalah utama di seluruh rantai
umrah, dan dua unicorn Indonesia, Tokopedia dan Traveloka akan mengambil bagian dalam kolaborasi
ini sebagai perwakilan industri Indonesia.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan besar? Pertama. Apakah Pak Rudiantara sedang berbicara sebagai
Menkominfo atau sebagai CEO Unicorn? Kalau sebagai Menteri tentu tidak elok beliau berbicara atas
nama korporasi, seakan-akan beliau sudah mewakili dua unicorn tersebut. Lalu bagaimana dengan
unicorn Indonesia yang lain seperti Bukalapak dan Gojek? Lebih jauh kita bisa mempertanyakan apakah
hanya unicorn yang “diberi” peluang dengan kerjasama ini. Bagaimana dengan UKM Start-up yang
dilakoni anak-anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas? Pernyataan ini tentu tidak adil dan sangat
berpihak. Bukankah seorang Menteri yang merupakan representasi pemerintah harusnya memberi
ruang yang sama bagi seluruh potensi anak bangsa,” kata Budi dalam siaran pers yang diterima media rindu kabah, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Pengurus HIMPUH ini melanjutkan, apakah Pak Rudiantara, Menkominfo, sudah mendapatkan info atau membaca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019
tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH yang baru disahkan pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 28 Maret 2019. Kalau sudah membaca undang-undang tersebut,
rasanya sangat naif beliau akan melibatkan Tokopedia dan Traveloka dalam urusan per-umroh-an.

“Mengapa? Mari kita buka BAB VII UU No. 8 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH.
Pasal 86 ayat (1) mengatur dengan jelas bahwa “Perjalanan Ibadah Umroh dapat dilakukan secara
perseorangan atau berkelompok melalui PPIU”; yang dipertegas pada ayat (2) “Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umroh dilakukan melalui PPIU”; lalu diperkuat pada pasal 87 dimana setiap orang
yang akan menjalankan Ibadah Umroh selain beragama islam, memiliki paspor, memiliki tiket pergi
pulang, keterangan sehat, juga memiliki visa serta tanda bukti akomodasi dan transportasi lagi-lagi dari
PPIU,” kata Budi menjelaskan.

“Apa itu PPIU? Dijelaskan pada BAB I KETENTUAN UMUM, pasal (1) angka 19 UU No. 8 Tahun 2019,
“Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan
wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah”. Lalu kita
hubungkan dengan Tokopedia dan Traveloka, apakah kedua unicorn tersebut PPIU? Jawabnya pasti,
Tidak!,” tegasnya.

Soal izin PPIU sebagaimana dijelaskan pada pasal 89 UU No. 8 Tahun 2019 dimana untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:
a. dimiliki
dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
b. terdaftar sebagai biro perjalanan wisata
yang sah;
c. memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial
untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
d. memiliki mitra biro
penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab
Saudi;
e. memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki
pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan memiliki komitmen untuk
memenuhi pakta integritas menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan standar
pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan
Ibadah Umrah.

“Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa PPIU wajib dimiliki oleh WNI beragama Islam. Ini adalah bentuk
perlindungan negara terhadap hak beribadah umat islam hanya boleh diselenggarakan oleh umat Islam.
Apabila Pak Meteri Rudiantara sudah membaca Undang-Undang ini tentu beliau tidak akan “serta-
merta” menyebutkan unicorn Tokopedia dan Traveloka dalam “urusan ibadah” umat islam. Karena
Umroh bukanlah “perjalanan wisata biasa” sebagaimana yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata umumnya, tetapi merupakan “spiritual journey” yang sarat dengan hubungan antara hamba dengan
khaliqnya,” jelas Budi.

“Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ini juga mengatur dengan sangat rigit tentang
kewajiban PPIU, yang rasanya sangat sulit dilaksanakan oleh Tokopedia dan Traveloka termasuk unicorn
yang lain yaitu kewajiban menyediakan pembimbing ibadah dan mengikuti prinsip syariat Islam,” sambungnya.

Lebih jauh UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 115, melarang setiap orang tanpa hak bertindak sebagai PPIU
mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah. Dan barang siapa yang melanggar, siap-
siap sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 122, “setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai
PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

HIMPUH berharap Menkominfo Pak Menteri Rudiantara, perlu segera melakukan klarifikasi atas pernyataan beliau yang telah
dikutip banyak media baik cetak maupun elektronik dan berpotensi membuat gaduh masyarakat
muslim khususnya masyarakat muslim per-umroh-an, mulai dari PPIU, karyawan, dan para agennya
diseluruh Indonesia. Lebih jauh hal ini dapat menimbulkan “kecurigaan” masyarakat ada apa dibalik
pernyataan Pak Menteri.

“Kita semua sadar bahwa “digitalisasi ekonomi” dalam semua
bidang tak bisa dihindarkan. Tapi biarlah ia berjalan sesuai arusnya. Jangan ada yang bermain, apalagi
pemerintah melakukan “disrupsi” yang dipaksakan,” tutup beliau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *