Ketum Sapuhi : Jamaah Haji Non Kuota Wajib Diberangkatkan Oleh PIHK

oleh
Ketua Umum SAPUHI H. Syam Resfiadi di Acara Munas I SAPUHI

Jakarta — Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di dalam undang-undang tersebut salah satunya menyebut soal Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi menjelaskan, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang baru maka setiap perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapat izin dari Kementerian Agama yang dibolehkan memberangkatkan jamaah di luar kuota haji Indonesia.

“Tapi tidak semua haji di luar kuota bisa diberangkatkan oleh PIHK. Hal ini jelas tertulis di dalam bab I pasal 17 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2019 yang berbunyi : visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh jemaah haji. Ayat (2), larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji,” terang Syam Resfiadi.

Selanjutnya, di pasal 18 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimasuk visa haji Indonesia terdiri atas: a. visa haji kuota Indonesia; dan b. visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Lalu ayat 2 selanjutnya dijelaskan bahwa warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK. Kemudian ayat (3) diterangkan PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.

“Bagi PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan izin,” jelas Syam.

Kemudian ayat (3) menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Lalu di pasal 20 dijelaskan pula Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *