Indonesia Halal Watch Layangkan Uji Materi PP No 31/2019 ke MA

oleh

Jakarta – Indonesia Halal Watch (IHW) mengajukan Judicial Review (uji materi) ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah Abdullah menjelaskan bahwa Judicial Review dilakukan dengan mempertimbangkan pada 5 alasan penting.

“Alasan utama adalah PP ini berpotensi membebani masyarakat khususnya dunia usaha. Mandatory sertifikat halal berpotensi membebani UKM, oleh karena itu seharusnya Negara mensubsidi sertifikasi halal bagi UKM. Tidak dibebankan pada pihak-pihak lain sebagai tersirat dalam Pasal 62 dan Pasal 63 PP JPH,” kata Ikhsan di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Alasan kedua adalah PP ini mereduksi atau mendelusi kewenangan MUI sebagai stakeholder yang diamanatkan UU JPH yakni sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk.

““Ketiga, adanya pertentangan antara pasal 22 ayat (2) PP No 31/2019 dengan pasal 14 ayat (2) huruf f UU JPH,” ujarnya.

Alasan keempat, ketentuan mengenai kerjasama Internasional sebagaimana yang diatur pada pasal 25 pada PP ini tidak melibatkan kewenangan MUI yang berkaitan dengan pengakuan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri, maka berpotensi memudahkan masuknya produk impor dari luar negeri.

Pasar Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk impor karena pengakuan sertifikasi produk asing tersebut tidak berdasarkan standard kehalalan Majelis Ulama Indonesia, padahal di dalam UU JPH telah jelas diatur bahwa menetapkan kehalalan produk itu adalah kewenangan MUI. Peran dan fungsi fatwa MUI diantaranya adalah mencegah masuknya barang-barang asing yang tidak jelas kehalalannya.

Alasan kelima, jiwa dari PP ini pada intinya mengambil kewenangan stakeholder yang lain dan bukan membangun semangat kerjasama sehingga akan berdampak buruk bagi pertumbuhan produk halal dan industri halal di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *