Dapat Tambahan 10 Kuota Haji, Biaya yang Dibutuhkan Capai Rp 353 Miliar

oleh
Menteri Agama Lukman Hakim

Kementerian Agama (Kemenag) memastikan, sebanyak 10 ribu tambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi akan digunakan mulai tahun ini. Sekalipun saat ini penyelenggaraan haji sudah memasuki tahap akhir, namun Kemenag optimistis rencana ini masih bisa dijalankan.

Hal itu diutarakan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (23/4).

“Kami di Kementerian Agama menganggap tambahan 10 ribu ini tetap harus kita laksanakan di tahun ini juga. Dan, kami menganggap ini bukan beban,” ucap Lukman.

Guna merealisasikan tambahan 10 ribu kuota haji ini, dibutuhkan tambahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hingga Rp 353,72 miliar. Biaya ini akan dikumpulkan dari beberapa sumber, antara lain efisiensi pengadaan Riyal Arab Saudi (SAR) oleh BPKH 2019 sebesar Rp 65 miliar.

Adapula dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Makkah 2019 sebesar Rp 50 miliar. Serta efisiensi atau tambahan nilai manfaat BPKH sebesar Rp 55 miliar.

“Tambahannya yang dari APBN itu sekitar Rp 183,7 miliar sekian,” imbuh Lukman.

Selain itu, adapula kebutuhan anggaran yang diperuntukkan membiayai petugas haji tambahan sekitar Rp 6,8 miliar, yang juga bersumber dari pagu Kemenag. Sistem pembiayaan ini sudah disetujui Komisi VIII DPR RI, Kemenag, dan BPKH.

Di sisi lain, Lukman menerangkan, tambahan 10 ribu kuota haji ini akan dibagikan secara proporsional sesuai kuota antarprovinsi. Mengingat setiap provinsi mendapat kuota berbeda-beda.

“Karenanya antar satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda-beda, maka 10 ribu tambahan kuota ini akan dibagikan, didistribusikan, dengan pendekatan proporsionalitas,” jelasnya.

Berdasarkan segmentasi calon jamaah (calhaj) hajinya, sebanyak 25 persen dari tambahan tersebut, atau sebanyak 2.500 kuota akan diberikan untuk calhaj lansia. Sebanyak 2.500 kuota untuk pendamping lansia, dan 5.000 kuota untuk daftar tunggu di masing-masing provinsi.

“Semuanya untuk reguler, Karena itulah yang menjadi ketentuan sebagaimana yang kita lihat dalam sistem e-Hajj yang ada pada pemerintah Saudi Arabia,” pungkas Lukman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *