Kemendagri Minta Rekam Biometrik Bagi Jamaah Umrah Dihentikan

oleh

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah Arab Saudi segera menghentikan pengambilan data biometrik calon jemaah umrah dan haji lewat perusahaan swasta Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel. Pasalnya data yang dibutuhkan sudah tersedia di Kemendagri.

“Karena data sudah ada di kami dan jangan berkali-kali penduduk kita diambil lagi data biometriknya,” ujar Dirjen Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, seperti dikutip Media Indonesia.

Ia menyebutkan, sebelumnya ada kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hal itu. Menurutnya, data biometrik milik pemerintah Indonesia lebih valid dan jelas meringankan calon jemaah karena tidak perlu membayar lagi. “Mari kita lindungi warga kita juga,” tegasnya.

Berdasarkan penelusuran Majalah Rindu Kabah, calon jemaah dikenai biaya Rp117 ribu per orang untuk rekam biometrik di 34 cabang milik VFS Tasheel di Indonesia. Sebelum aturan biometrik diterapkan pada 17 Desember 2018, Indonesia telah meminta Kerajaan Arab Saudi untuk menundanya, tetapi belum ada jawaban hingga saat ini.

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Cucu Koswala, mengatakan pengambilan data biometrik tidak bisa dilakukan sembarang pihak karena rentan disalahgunakan. “Bagaimana mungkin swasta dari luar kemudian mengambil data biometrik warga negara Indonesia lalu dikirimkan ke negaranya?” ungkap Cucu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (21/1).

Anggota Dewan Pembina Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia Joko Asmoro menyambut baik sikap tegas Kemendagri dan Kemenkum dan HAM itu. “Alhamdulillah, pemerintah sudah mempunyai kesepahaman bersama bahwa proses rekam biometrik jemaah umrah dihentikan atau setidaknya ditunda,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *