Dubes Saudi Bantah Larang Warga Palestina Untuk Menunaikan Ibadah Haji dan Umrah

oleh
Suasana Wukuf di Arafah

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, membantah pemberitaan yang menyebut pemerintah Arab Saudi melarang warga Palestina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

“Rumor berita yang berkaitan dengan masalah jemaah haji Palestina, berita ini tidak benar dan tidak ada keabsahannya, karena diambil dari sumber yang tidak benar juga,” ujar Osama di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).

Berita tersebut disampaikan oleh media Middle East Eye. Media tersebut mengabarkan soal kebijakan baru penghentian visa haji dan umrah untuk warga Palestina di Jordania, Lebanon, Jerusalem Timur, dan Israel.

Kebijakan tersebut dikatakan memengaruhi jutaan jiwa warga Palestina di seluruh Timur Tengah.

Osama menjelaskan, jumlah warga yang terdampak tidak masuk akal.

Ia menjelaskan, negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) mendapat jatah kuota haji sebesar 1 per 1.000 dari jumlah penduduknya.

Jumlah penduduk Palestina disebutnya sebanyak 70 juta orang.

Oleh sebab itu, kuota haji Palestina hanya sejumlah 7.000 orang.

“Maka tidaklah logis kalau seandainya jumlah yang akan melakukan ibadah haji dari Palestina mencapai 2 juta orang,” ujar dia.

Ia menambahkan, isu Palestina menjadi perhatian bersama-sama.

Oleh sebab itu, Osama menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Palestina sendirian dan akan terus memberikan bantuan.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Arab Saudi melarang lebih dari 1,5 juta warga Israel keturunan Palestina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.

Situs Middle East Eye mengabarkan, umat Muslim Israel biasanya menggunakan paspor sementara yang diterbitkan Jordania untuk berhaji.

Langkah yang diambil Arab Saudi ini merupakan bagian dari kebijakan baru pengentian visa haji dan umrah untuk warga Palestina di Jordania, Lebanon, Jerusalem Timur, dan Israel.
Keputusan ini sudah mulai diberlakukan pemerintah Saudi sejak 12 September 2018 lalu.

Kebijakan ini memengaruhi 2,94 juta jiwa warga Palestina di seluruh Timur Tengah.

Para pengungsi Palestina ini tidak memiliki dokumen perjalanan yang memungkinkan mereka menginjakkan kaki di kota Mekah dan Madinah yang menjadi tujuan para calon haji.

Seorang sumber di pemerintahan Jordania kepada Middle East Eye mengatakan, keputusan ini merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah Arab Saudi dan Israel.

Dalam perjanjian itu pemerintah Saudi menyetujui permintaan Israel agar mengakhiri identitas dan hak untuk kembali ke tanah kelahiran bagi pengungsi Palestina.

“Arab Saudi kemudian menekan Jordania untuk menaturalisasi para pengungsi Palestina, di Jerusalem Timur dan kini Israel. Hal sama bisa terjadi bagi pengungsi Pelstina di Lebanon,” ujar sumber itu.
Tujuan akhirnya adalah, jika para pengungsi Palestina itu dinaturalisasi Jordania atau negara lainnya maka masalah pengungsi Palestina akan berakhir.

“Ini adalah bagian dari kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi, tetapi Jordania tak mau menaturalisasi warga Palestina,” tambah sumber itu.

Seorang anggota parlemen Jordania mengatakan, negeri itu sudah menerbitkan paspor sementara untuk warga Palestina di Israel sejak 1978.

Warga Palestina itu tinggal di wilayah Israel sebagai bagian dari wilayah yang direbut negeri Yahudi itu dalam perang Arab-Israel 1948.
Saud Abu Mahfouz, seorang anggota parlemen Jordania, mengatakan bahwa mereka sudah meminta menteri dalam negeri Jordania untuk mengirim komite ke Riyadh.

Komite itu bertugas untuk berupaya membujuk pemerintah Saudi agar mencabut keputusannya dan menyerukan agar Raja Salman melakukan intervensi.

“Keputusan ini memengaruhi semua warga Arab dan Muslim yang memiliki hak untuk menunaikan ibadah haji dan umarh,” ujar Mahfouz.

“Kami sudah mendengar keluhan soal masalah ini sejak tahun lalu dan kami terkejut setelah 200 agen wisata Jordania tidak bisa mendapatkan visa untuk umrah dari kedubes Saudi untuk warga Palestina,” tambah Mahfouz.

Anggota lain parlemen, Yahya al-Saud mengatakan, pihaknya sudah meminta waktu untuk bertemu dengan duta besar Arab Saudi di Amman, Khaled al-Faisal.

Namun, hingga saat ini kantor kedubes Arab Saudi belum kunjung memberikan jadwal pertemuan.

“Ada tekanan terhadap Jordania. Pemerintah Saudi mengatakan, hanya mereka yang memiliki paspor permanen yang bisa mendapatkan visa umrah dan haji,” ujar Yahya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *